Ketidakpuasan Publik di Puncak — Krisis Kepercayaan dan Tantangan Pemerintah
1. Latar Belakang Ketidakpuasan Publik
Dalam beberapa bulan terakhir, Indonesia menghadapi gelombang ketidakpuasan publik yang semakin kuat. Aksi unjuk rasa merata di berbagai kota, dipicu oleh sejumlah isu besar: tunjangan anggota DPR yang dianggap berlebihan, rencana revisi UU TNI dan Polri yang kontroversial, hingga pertumbuhan ekonomi yang dipertanyakan meski diklaim positif.(Al Jazeera)
Kematian seorang pengemudi ojek online muda, Affan Kurniawan, dalam demonstrasi di Jakarta, memperburuk situasi. Peristiwa ini menjadi salah satu pemicu reaksi keras dari masyarakat, terutama ketika disandingkan dengan kritik terhadap aparat keamanan.(TIME)
2. Suasana Demonstrasi Makin Tegang
Aksi protes terhadap RUU TNI dan RUU Polri menjadi puncak ketegangan. Di Jakarta, unjuk rasa sempat ricuh: aparat menggunakan water cannon, sementara menurut laporan, oknum intel terlihat membawa senjata api di tengah massa.(NU Online)
Kekhawatiran publik juga menguat terhadap potensi dwifungsi militer (keterlibatan TNI dalam urusan sipil) jika revisi UU disahkan.(NU Online)
Lebih menyayat, data dari Bareskrim Polri menunjukkan sebanyak 332 anak terlibat dalam kerusuhan akibat demonstrasi Agustus lalu.(Koran Jakarta) Ini menjadi sorotan besar soal bagaimana pemerintah dan aparat menangani demonstran muda dan hak-hak anak.
3. Tuntutan Utama Publik
Berdasarkan laporan dan analisis, berikut beberapa tuntutan yang disuarakan masa aksi:
- Transparansi dan koreksi tunjangan DPR – Tunjangan bulanan untuk legislatif dinilai sangat tinggi, dan aksi meluas sebagai bentuk protes atas ketidakadilan sosial.(TIME)
- Penolakan revisi UU TNI / Polri – Banyak yang khawatir revisi meningkatkan dominasi militer atas sipil, atau memberi kewenangan baru bagi anggota militer.(NU Online)
- Penyelamatan hak anak – Karena sejumlah anak terlibat dalam demonstrasi, ada desakan agar pemerintah lebih protektif terhadap hak dan perlakuan anak di tengah konflik politik.(Koran Jakarta)
- Aksi politik dan keadilan sosial yang lebih luas – Demonstran menuntut keadilan, pertanggungjawaban, dan reformasi institusional agar pemerintah benar-benar mendengarkan rakyat kecil.
4. Kondisi Ekonomi di Tengah Gejolak
Di sisi lain, pemerintah mengklaim bahwa ekonomi Indonesia masih tumbuh positif. Menurut data resmi, pada kuartal III 2025, ekonomi tumbuh sebesar 5,04% (YoY).(ANTARA News) Kemenko Perekonomian juga menegaskan bahwa stabilitas harga terjaga, inflasi masih relatif rendah, dan cadangan devisa negara solid.(Kementerian Koperasi dan UKM)
Presiden Prabowo Subianto meminta agar momentum pertumbuhan 5% tetap dipertahankan agar target akhir tahun (sekitar 5,2%) bisa tercapai.(BeritaSatu)
Namun, tidak semua pihak yakin dengan klaim ini. Beberapa analis dan pengamat menyebut bahwa pertumbuhan tersebut tidak cukup mengatasi ketidakpuasan sosial yang sedang meluap.
5. Risiko Keamanan dan Demokrasi
Ketidakpuasan publik yang terus memanas membawa ancaman bagi stabilitas politik dan demokrasi di Indonesia:
- Penegakan hukum bisa makin keras: saat protes makin ganas, opsi represif dari aparat bisa meningkat, dan ini menimbulkan risiko pelanggaran HAM.
- Kepercayaan publik ke lembaga legislatif dan militer bisa menurun drastis jika pemerintah dianggap tidak berpihak pada rakyat.
- Potensi polarisasi sosial semakin nyata: berbagai lapisan masyarakat (kelas pekerja, kaum muda, profesional) mulai bersuara keras, dan jika tuntutan tak ditangani, bisa berkembang menjadi krisis kepercayaan jangka panjang.
6. Peluang Solusi
Meski krisis tampak serius, ada beberapa jalan yang bisa diambil agar tekanan publik bisa diredam dan stabilitas dikembalikan:
- Dialog terbuka — Pemerintah mesti mengadakan pembicaraan dengan kelompok demonstran, terutama pemimpin masyarakat sipil, agar aspirasi bisa didengar dan diformalkan menjadi reformasi kebijakan nyata.
- Transparansi anggaran — Mengkaji ulang tunjangan DPR dan biaya publik menjadi prioritas agar publik merasa bahwa wakil rakyat “ada untuk rakyat”.
- Perlindungan anak — Melibatkan lembaga perlindungan anak dalam analisis demo dan penanganan khusus agar anak-anak yang terlibat mendapat perlakuan yang layak dan tidak dieksploitasi secara politik.
- Perbaikan kebijakan keamanan — Revisi UU TNI dan Polri harus dibarengi dengan jaminan bahwa kewenangan militer tidak akan menindas sipil, dan hak demokratis tetap dijaga.
- Program sosial-ekonomi — Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah perlu memperkuat program perlindungan sosial agar dampak ketidakpuasan masyarakat karena kesenjangan ekonomi bisa ditangani.
7. Dampak Jangka Panjang
Jika ketidakpuasan publik terus dibiarkan tanpa penanganan serius, beberapa risiko jangka panjang bisa muncul:
- Krisis legitimasi: Pemerintah bisa kehilangan legitimasi di mata warga jika tuntutan rakyat terus diabaikan.
- Keterbelahan sosial: Polarisasi antara elit politik dan masyarakat bisa makin tajam.
- Tekanan internasional: Turunnya kepercayaan terhadap demokrasi Indonesia bisa menarik perhatian organisasi HAM dan komunitas internasional.
- Resesi sosial: Jika ekonomi tidak diimbangi dengan redistribusi dan perlindungan sosial, potensi konflik ekonomi sosial sangat besar.
Kesimpulan
Indonesia saat ini berada di titik kritis di mana ketidakpuasan publik tidak bisa lagi diabaikan. Isu-isu besar seperti tunjangan DPR, revisi UU TNI/Polri, hingga kehadiran anak-anak dalam demonstrasi menunjukkan bahwa masalahnya bukan hanya ekonomi, tetapi juga demokrasi dan keadilan sosial.
Pemerintah memiliki peluang untuk merespons dengan kebijakan inklusif dan tindakan nyata. Jika berhasil, reformasi ini bisa memperkuat kepercayaan publik dan menstabilkan kondisi nasional. Tapi jika gagal, potensi krisis legitimasi dan sosial akan terus mengintai.
Baca juga:
Lihat analisis mendalam tentang kerusuhan dan protes di Indonesia di Al Jazeera.(Al Jazeera)
Baca juga artikel kami terkait: “Dampak Kebijakan Sosial Presiden Terhadap Perekonomian dan Stabilitas Politik”
