Pengangkatan Suharto Jadi Pahlawan Nasional: Kontroversi Besar yang Membelah Publik

Keputusan pemerintah menetapkan Suharto sebagai Pahlawan Nasional menjadi salah satu keputusan paling kontroversial dalam beberapa tahun terakhir. Langkah ini menciptakan gelombang perdebatan keras antara kubu yang menilai Suharto sebagai pemimpin stabilitas dan pembangunan, dan kubu yang menganggap sejarah kelam Orde Baru tidak pantas dilegitimasi sebagai kepahlawanan.

Keputusan tersebut diumumkan dalam rangkaian peringatan Hari Pahlawan, dan sejak itu media sosial dipenuhi reaksi panas. Di berbagai kota, sejumlah organisasi masyarakat sipil melakukan aksi menolak penetapan tersebut, sementara sebagian masyarakat lainnya justru menganggap keputusan ini sebagai penghargaan terhadap masa pembangunan ekonomi yang dicapai Indonesia pada era 1970–1990-an.

---

Warisan Pembangunan vs Pelanggaran HAM

Tidak dapat dipungkiri bahwa era Suharto mencatat pertumbuhan ekonomi yang nyaris tak tertandingi. Stabilitas politik dan kebijakan ekonomi jangka panjang membawa Indonesia menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan tercepat di Asia Tenggara.

Namun, di balik catatan pembangunan itu, berbagai kasus pelanggaran HAM, pembungkaman kebebasan sipil, dan tindakan represif negara juga terjadi — mulai dari Tragedi 1965–1966, Petrus, pembungkaman pers, hingga tragedi Reformasi 1998.

Kubu Pro-Suharto: “Beliau Bapak Pembangunan, Layak Dihormati”

Pendukung penetapan Suharto menyebut bahwa:

1. Indonesia berhasil keluar dari krisis ekonomi awal kemerdekaan.
2. Infrastruktur besar dibangun untuk pertama kalinya.
3. Stabilitas keamanan membuat investor berani masuk.
4. Program swasembada pangan menjadi keberhasilan langka.

Mereka melihat gelar pahlawan sebagai bentuk penghargaan terhadap masa pembangunan yang monumental, bukan sebagai legitimasi atas seluruh kebijakan Orde Baru.

Kubu Penolak: “Negara Mengabaikan Luka Korban”

Sementara itu, kelompok penolak menilai penetapan ini merupakan:

1. Pengabaian terhadap korban pelanggaran HAM berat.
2. Distorsi sejarah yang berbahaya bagi demokrasi.
3. Upaya pemutihan masa kelam Orde Baru.
4. Penegasan bahwa negara belum selesai dengan penyelesaian kasus HAM.

Organisasi seperti KontraS dan Amnesty International langsung merespons dengan pernyataan keras, menegaskan bahwa negara seharusnya mengutamakan rekonsiliasi dan akuntabilitas sebelum memberikan gelar kehormatan tersebut.

---

Reaksi Publik yang Terbelah

Media sosial menjadi medan perang opini. Tagar pro dan kontra Suharto trending selama beberapa hari. Kalangan muda, yang sebagian besar hanya mengenal Suharto dari video pendek di TikTok dan buku sejarah sekolah, ikut meramaikan perdebatan. Di sisi lain, generasi yang hidup di masa Orde Baru punya perspektif berbeda — ada yang rindu stabilitas, ada yang trauma karena pembatasan kebebasan.

Fenomena ini menegaskan satu hal: warisan Suharto adalah warisan yang kompleks.

---

Pandangan Sejarawan dan Akademisi

Sejumlah sejarawan memberikan pandangan yang cukup berimbang. Mereka menilai bahwa penganugerahan gelar pahlawan bukan sekadar penilaian moral, tetapi juga politis. Ada kekhawatiran bahwa gelar ini akan menjadi preseden bagi figur-figur kontroversial lainnya di masa depan.

Beberapa akademisi Hukum dan HAM berpendapat bahwa negara seharusnya menunggu penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat sebelum mengambil keputusan yang menyangkut figur masa lalu yang memiliki catatan kelam.

---

Suara Pemerintah: “Penilaian Sesuai Kriteria”

Pihak pemerintah menjelaskan bahwa penetapan Suharto mengikuti standar yang sama dengan tokoh lainnya. Terdapat sejumlah dokumen, kajian, dan rekomendasi dari Komite Gelar Pahlawan Nasional.

Pemerintah menegaskan bahwa:

• Penilaian dilakukan berdasarkan kontribusi besar terhadap negara.
• Tidak semua bagian dari perjalanan hidup figur menjadi bahan penilaian.
• Pemberian gelar tidak menghapus catatan sejarah.

Namun, penjelasan ini tidak meredam polemik.

---

Implikasi Politik dan Jangka Panjang

Banyak analis menilai bahwa keputusan ini dapat berdampak pada dinamika politik nasional dalam beberapa tahun ke depan, terutama karena:

1. Keluarga Cendana masih memiliki pengaruh politik.
2. Warisan Orde Baru tetap menjadi narasi penting dalam pemilu.
3. Generasi muda sedang merekonstruksi pemahaman mereka tentang sejarah.

Keputusan ini berpotensi membuka kembali perdebatan panjang mengenai identitas bangsa, rekonsiliasi, hingga bagaimana kita menilai peran seorang pemimpin dalam sejarah Indonesia.

---

Perspektif Generasi Muda: Nostalgia yang Tidak Dialami

Menarik untuk melihat bahwa sebagian besar kaum muda yang mendukung Suharto seringkali mengutip narasi “zaman dulu semuanya murah dan aman.” Padahal, banyak dari mereka tidak hidup di era tersebut. Perbandingan yang muncul seringkali didasarkan pada potongan video atau konten viral, bukan dokumentasi historis lengkap.

Hal ini menegaskan bahwa literasi sejarah menjadi tantangan serius dalam era media sosial yang serba cepat.

---

Sudut Pandang Media Internasional

Sejumlah media global seperti Reuters dan BBC juga menyoroti keputusan ini. Mereka menggambarkannya sebagai langkah yang “tidak biasa” untuk sebuah pemerintahan demokratis modern.

(Baca referensi eksternal:
👉 https://www.bbc.com )

Media internasional memandang bahwa Indonesia sedang berada di fase tarik-ulur antara demokrasi modern dan nostalgia masa lalu.

---

Kesimpulan: Sejarah Selalu Punya Dua Sisi

Penetapan Suharto sebagai Pahlawan Nasional menjadi pengingat bahwa sejarah Indonesia penuh lapisan, penuh perdebatan, dan tidak pernah hitam-putih. Indonesia masih berjuang untuk menemukan keseimbangan antara menghormati masa lalu, mengakui kesalahan, dan melangkah ke depan tanpa melupakan konteks sejarah.

Keputusan ini akan masuk buku sejarah — tetapi bagaimana generasi mendatang menilainya, itu sepenuhnya tergantung pada keberanian bangsa menghadapi masa lalu secara jujur.